Tanggapi Usul KPK, NasDem Sebut Pemilihan Kepala Daerah Lewat Pemilu Hasil Reformasi
KPK mengusulkan kepala daerah ditunjuk langsung tanpa melalui pemilihan umum di beberapa daerah. Alasannya masih masyarakat di sejumlah daerah belum siap dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali mengingatkan, pemilihan kepala daerah melalui pemilu adalah hasil reformasi. Konstitusi dan undang-undang juga mengamanatkan untuk dilakukan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah.
"Proses pemilihan kepala daerah sampai pemilihan langsung merupakan proses yang panjang salah satu hasil reformasi kemarin ada di situ komitmen," katanya ketika dihubungi, Selasa (13/12).
Dia meminta undang-undang berlaku menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pilkada saat ini.
"Konstitusi undang-undang itu mengatur bahwa pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat jadi sepanjang itu belum diubah maka itu jadi pedoman kita," ujar anggota Komisi III DPR ini.
Menurutnya, menghasilkan kepala daerah yang berintegritas tidak mudah. Harus melalui proses yang panjang. Peran KPK dibutuhkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
"KPK itu sebagai bahan masukan kepada DPR dan pemerintah tapi namanya demokrasi kita tidak bisa ujug-ujug demokrasi kita kuat, tapi butuh proses. Tentunya pemerintahan yang bersih berintegritas akuntabel tidak bisa lahir begitu saja tapi perlu edukasi dan bimbingan termasuk di dalamnya ada KPK dengan bimbingan proses pencegahan dan lain-lain," ujar Ali.
Namun, dia menghargai usulan KPK sebagai bentuk keprihatinan kondisi saat ini. "Apa yang disampaikan KPK jadi bahan evaluasi bersama kita untuk melakukan penyempurnaan perbaikan di Pilkada ke depannya. Integritas kesiapan itu harus kita siapkan bersama," ujar Ali.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa daerah dilakukan penunjukan langsung oleh pemerintah. Alasannya tidak semua wilayah di Indonesia sudah siap menjalankan pilkada langsung dan menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan memiliki kapabilitas mengurus wilayah.
"Saya yakin jauh lebih efektif lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk Pilkada langsung itu kalau kepala daerah yaitu ditunjukkan langsung," kata kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).
Reporter : Ahda Bayhaqi
