Pidato Ketua Umum Partai Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)
Pidato Ketua Umum Partai Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) , Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tidak ambil pusing, dengan ancaman NasDem yang akan membubarkan koalisi bila salah satu partai, baik Demokrat dan PKS mensyaratkan kadernya sebagai pendamping Anies. Sebab menurut AHY, Demokrat adalah inisiator dari koalisi perubahan jauh sebelum ada wacana apapun, termasuk sosok capres dan cawapres.
“Saya tegaskan, semangat perubahan dan perbaikan itu jauh sudah kami keluarkan sebelum ada wacana apa pun terkait dengan koalisi atau pasangan (capres dan cawapres) kalau tadi pertanyaannya apakah akan (tetap) bergabung kepada koalisi perubahan? justru kami termasuk yang menginisiasi dan menggelorakan semangat perubahan,” kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
AHY kemudian menjawab, bagaimana jika calon wakil presiden yang menjadi pasangan Anies Baswedan bukan dirinya. Menurut dia, semua masih bisa didiskusikan dengan ruang dialog yang terbuka lebar.
“Jika ada tokoh lain yang kira-kira dianggap bisa dipasangkan? saya kembali kepada jawaban saya tadi di awal bahwa kita diskusikan, kita buka bersama ruang yang tersedia,” jelas AHY.
AHY ingin siapa pun yang dipasangkan dengan Anies nantinya tidak berdasarkan faktor suka atau tidak suka dari individu atau kelompok tertentu. Dia mendorong, semua ditetapkan berdasar parameter yang objektif.
“Tidak boleh berdasarkan like, nggak boleh asal suka atau tidak suka. Kami ingin membangun komunikasi politik yang rasional, objektif, aktual dan faktual dengan mendengar dan jangan hanya percaya pada statistik yang belum tentu bisa dikonfirmasi,” AHY menutup.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai, jika salah satu partai memberikan persyaratan dalam penjajakan koalisi, maka dipastikan koalisi tersebut akan bubar.
"Yang mau ditegaskan kalau kemudian ada partai yang memaksakan keinginannya untuk memaksakan kadernya untuk menjadi syarat berkoalisi, saya pastikan koalisi bubar," tegasnya.
"Kalau kita misal NasDem meletakkan sosok lalu gimana PKS dan Demokrat begitu sebaliknya artinya koalisi tidak setara lagi," imbuh Ahmad Ali.
Diketahui, Partai Demokrat mengusulkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies Baswedan. Sementara, PKS menyodorkan Ahmad Heryawan alias Aher.
AHY soal Penangkapan Lukas Enembe: Setiap Warga Negara Berhak Mencari Keadilan
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia menegaskan akan memberikan ruang kepada Lukas untuk mencari keadilan.
"Sejak awal kami ingin yakinkan, setiap orang, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan di negerinya sendiri. Oleh karena itu, kami juga memberikan ruang itu kepada bapak Lukas Enembe," katanya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1).
Dia berharap penegak hukum, tak tebang pilih dalam mengusut suatu kasus. Partai Demokrat pun mengakui akan mengawasi proses hukum yang tengah berjalan.
"Kita mengawasi proses itu karena tidak boleh ada kelompok atau golongan tertentu yang diamankan, tetapi ada kelompok atau golongan yang lain kemudian selalu menjadi sasaran tembak," tegasnya.
"Kita berharap penegakan hukum dan keadilan di negeri ini bisa ditegakkan dengan baik, artinya tidak tebang pilih, adil buat semua, karena kita berharap demokrasi kita juga tumbuh semakin matang, semakin berkembang, berasaskan pada kepastian hukum," sambung AHY.
Selain itu, melihat kondisi Lukas yang saat ini dibantarkan di RSPAD, AHY mengaku prihatin dan tetap memberikan doa dan supportnya kepada Lukas.
"Kita berharap Pak Lukas Enembe ini juga senantiasa diberikan kesehatan, karena beliau juga akhir-akhir ini mengalami sakit, karena itu adalah sesuatu yang bernilai untuk kemanusiaan memberikan ruang untuk kita sehat, setelah itu bisa menjalani segala hal termasuk proses hukum yang tengah dijalankan," ujarnya.
Lebih lanjut, AHY berharap masyarakat Papua dapat menerima situasi saat ini, agar tetap tenang dan memberikan ruang terhadap proses hukum yang dijalani Lukas Enembe.
"Jadi kami jelas sejak awal, kami juga berharap bahwa masyarakat Papua juga bisa dengan baik menerima situasi ini, tetap tenang dan juga bisa memberikan ruang agar proses hukum bisa dijalankan dengan baik," imbuhnya.
Sebagai informasi, Gubernur Papua Lukas Enembe kini menjadi tahanan KPK. Namun penahanannya dibantarkan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dengan pertimbangan kesehatan.
Saat konferensi pers penetapan penahanan oleh KPK di RSPAD, Lukas dihadirkan. Dia mengenakan rompi oranye dan duduk di kursi roda.
Demokrat Tolak Coblos Partai di 2024, AHY: Seolah Dipaksa Beli Kucing Dalam Karung
Partai Demokrat kembali menegaskan tidak setuju jika Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Jangan sampai, rakyat Indonesia memilih wakil-wakil rakyat seperti membeli kucing dalam karung.
"Maka artinya, warga negara memiliki yang hak tidak bisa memilih wakil-wakil rakyatnya secara langsung seolah-olah dipaksa untuk membeli kucing dalam karung," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat di temui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/01).
"Bukankah ini yang sudah kita terus perjuangkan di masa reformasi agar masyarakat benar-benar bisa menggunakan haknya untuk memilih orang dan wakil rakyat yang dianggap terbaik bisa membawa aspirasi diri dan kelompoknya," sambungnya.
AHY pun menjelaskan bahwa secara internal, setiap partai politik termasuk Partai Demokrat tentunya harus bisa menjaga moral dan semangat dari kader-kader yang tengah berjuang untuk mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif.
"Jangan sampai mereka yang berjibaku, telah berkeringat, telah berupaya untuk bisa membangun kekuatan konstituen mendekati rakyat dan juga memenangkan suara, hati, dan pikirannya kemudian melemah semangatnya, karena terjadi perubahan sistem pemilu secara tiba-tiba," tegasnya.
AHY ingin seluruh kader partai Demokrat juga memiliki ruang dan peluang yang adil, karena dia berharap semua bisa menggunakan haknya dengan baik untuk memilih untuk dipilih.
"Oleh karena itu, atas dua alasan tadi maka Partai Demokrat berharap sistem proporsional terbuka sesuai dengan undang-undang berlaku saat ini masih tetap dapat dipertahankan untuk Pemilu 2024 nanti," imbuhnya.
AHY Klaim Demokrat Inisiator Perubahan, Sebelum Wacana Koalisi Bareng NasDem-PKS
Ketua Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim partainya merupakan inisiator terbentuknya narasi perubahan. Dia mengatakan, semangat perubahan telah digelorakan jauh sebelum adanya wacana berkoalisi bersama Partai NasDem dan PKS.
Mulanya, AHY ditanya apakah akan tetap bersama dengan PKS dan NasDem untuk berkoalisi. Sebab, NasDem menginginkan dalam penjajakan koalisi tidak ada persyaratan yang memberatkan.
Sementara, Demokrat mengusulkan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.
“Jadi kalau tadi pertanyaan apakah akan bergabung kepada koalisi perubahan? Justru kami termasuk yang pertama menginisiasi dan menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1).
AHY menegaskan, semangat perubahan dan perbaikan itu hasil dari penyampaian aspirasi dari masyarakat. Demokrat juga meyakini bahwa ke depan banyak aspek-aspek yang harus dilakukan perubahan dan perbaikan.
“Kami meyakini bahwa banyak aspek, banyak hal di sana-sini yang bisa dan harus kita lakukan perubahan dan perbaikan,” ujarnya.
Diketahui, saat ini Demokrat tengah menjajaki koalisi bersama NasDem dan PKS. Ketiga partai kemudian juga sepakat untuk membawa semangat perubahan pada Pemilu 2024 mendatang.
Kendati demikian, hingga hari ini ketiga partai belum melakukan deklarasi karena masih menunggu momentum dan waktu yang tepat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan soal deklarasi lebih cepat lebih baik.
Meski begitu, Ali mengingatkan bahwa koalisi dilakukan tanpa ada syarat tertentu dari semua partai, baik Nasdem, Demokrat, dan PKS.
“Yang masalah bukan partai NasDem yang masalahnya kita kemudian ingin deklarasi bersama tapi memberikan syarat itulah yang sulit,” katanya.
Menurut Ali koalisi akan bubar jika salah satu partai memberikan syarat tertentu. Pasalnya, Demokrat saat ini ingin supaya ketua umumnya menjadi cawapres Anies Baswedan.
Ali mengatakan koalisi tidak lagi akan setara jika calon mitra terus menyodorkan sejumlah persyaratan. Padahal Koalisi Perubahan ingin bahwa koalisi ini dibentuk dengan prinsip kesetaraan.
“Kalau kemudian ada partai yang memaksakan keinginannya untuk memaksakan kadernya untuk menjadi syarat berkoalisi saya pastikan koalisi bubar,” imbuhnya.
AHY Bicara Isu Cawapres Anies dari Luar Koalisi: Jangan Asal Suka atau Tidak Suka
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi kabar kemungkinan cawapres Anies Baswedan dari luar koalisi. Demokrat bersama PKS dan NasDem terus berkomunikasi sebelum pendaftaran di KPU.
AHY mengungkapkan, hingga saat ini Koalisi Perubahan masih terus mencari pasangan capres dan cawapres yang bisa membawa kemenangan pada Pemilu 2024. Apalagi sosok cawapres, jangan sampai pasangan Anies Baswedan dipilih atas dasar suka atau tidak suka.
"Tidak boleh berdasarkan like or dislike, enggak boleh asal suka atau tidak suka, preferensi itu sangat subjektif," kata AHY, saat ditemui, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1).
AHY menekankan bahwa Koalisi Perubahan ingin membentuk komunikasi politik yang rasional, objektif, aktual dan faktual, dengarkan suara rakyat.
"Jangan hanya percaya pada statistik, yang belum tentu bisa dikonfirmasi di lapangan. Itu saja sebetulnya," ucapnya.
AHY memastikan bahwa progres Koalisi Perubahan masih sesuai dengan jalur yang telah ditentukan.
Kendati demikian, dia tidak memungkiri bahwa politik sangat dinamis dan penuh dengan misteri. Ketiga partai juga terus mencari konsensus yang sama. Sebab pada akhirnya, semua punya tujuan yang sama yakni membawa Koalisi Perubahan pada kemenangan di Pemilu 2024 mendatang.
"Sekali lagi tujuannya adalah untuk bisa memenangkan kontestasi dan pada akhirnya membawa perubahan yang terbaik untuk masyarakat kita," imbuhnya.
Tolak Perppu Cipta Kerja, AHY: Tidak Ada Keadaan Genting dan Memaksa
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kembali menolak Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Menurut dia, beleid itu muncul dalam situasi yang tidak seharusnya dan harus ditolak.
“Saya tegaskan kembali bahwa Partai Demokrat menolak dikeluarkannya Perppu Ciptaker. Perppu seharusnya hanya digunakan untuk keadaan genting dan memaksa,” kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1).
AHY menilai, saat ini tidak ada situasi sangat memaksa agar revisi peraturan ini harus segera diterbitkan. Oleh sebab itu, Partai Demokrat meminta pemerintah untuk kembali berpikir jernih terkait Perppu tersebut.
“Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan segelintir golongan. Jangan sampai kepentingan bisnis tertentu mengalahkan kepentingan hajat hidup yang lebih besar,” wanti AHY.
AHY memastikan, Perppu Ciptaker berdampak pada kondisi sosial-politik, lingkungan dan ekonomi masyarakat kita. Dia mendorong agar pemerintah dapat menempatkan kepentingan rakyat, termasuk para buruh dan pekerja di atas kepentingan golongan.
“Jadi wajar jika banyak elemen masyarakat sipil yang juga tidak setuju; menilai langkah ini sebagai pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi,” tutup AHY.
Merunut ke belakang, Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang konsisten menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat itu, Demokrat walk-out pada sidang paripurna DPR RI, 5 Oktober 2020.
Demokrat menilai, selain cacat secara formil, materi Undang- Undang ini juga cacat secara materiil. Demokrat mencatat setidaknya ada 4 kelemahan.
Pertama, UU Ciptaker tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa. Kedua, UU Ciptaker ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. Ketiga, Demokrat mempertanyakan prinsip keadilan sosial (social justice) dari UU Ciptaker. Keempat, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel.
Ternyata, sikap Partai Demokrat terbukti pada 26 November 2021, saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil uji materiil (judicial review) atas UU Ciptaker ini, sebagai “inkonstitusional bersyarat” dan menghendaki perbaikan UU Ciptaker yang melibatkan masyarakat, melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate.
Reporter: M Radityo
